.
Perluas Akses Keuangan, Wujudkan Kesejahteraan! Bupati Sleman, Harda Kiswaya Menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta.(PM.Ist)
Patmamedia.com (Jakarta) - Perluasan akses keuangan harus mampu membuka peluang usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat ekonomi keluarga. Karena itu, kemudahan memperoleh layanan keuangan perlu diiringi penguatan literasi serta pemanfaatan pembiayaan secara bertanggung jawab.
Hal tersebut disampaikan Bupati Sleman, Harda Kiswaya, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10).
Mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”, Rakornas TPAKD menjadi momentum memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas jangkauan layanan keuangan sekaligus mendorong pemanfaatannya bagi kegiatan ekonomi produktif.
Harda menegaskan, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menerjemahkan kebijakan nasional agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Untuk itu, diperlukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga jasa keuangan dan pelaku usaha, sehingga program perluasan akses keuangan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi.
“Pemerintah Kabupaten Sleman mendukung langkah pemerintah pusat dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat. Kami ingin agar akses tersebut benar-benar membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat perekonomian keluarga. Dengan begitu, manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan lebih luas,” ungkap Harda.
Dalam Rakornas tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Keberadaan TPAKD dinilai menjadi capaian kelembagaan penting dalam mendorong pemerataan akses keuangan dan memperluas manfaat pembangunan ekonomi bagi masyarakat.
“Ini suatu pencapaian yang perlu kita banggakan. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada OJK, pemerintah daerah, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” kata Presiden.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, melaporkan Indonesia memiliki 552 TPAKD. Pada 2026, tingkat literasi keuangan nasional mencapai 69 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan telah melampaui 93 persen.
Menurut Friderica, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
“Hal ini menjadi hasil kerja sama yang baik antara pemerintah, OJK, Bank Indonesia dan juga seluruh pemerintah daerah, kabupaten, kota di Indonesia,” jelasnya.
Bagi Pemkab Sleman, perluasan akses keuangan tidak sekadar membuka kesempatan masyarakat menggunakan layanan keuangan formal, tetapi juga harus menjadi instrumen untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Penguatan kapasitas usaha, literasi keuangan, dan akses pembiayaan yang tepat diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.(dan)
