Dispar Butuh Anggaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Kulonprogo (PM) – Dinas Pariwisata (Dispar) Kulonprogo membutuhkan dukungan penganggaran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, untuk percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata. Penganggaran dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) kabuapten dinilai masih minim.

Kepala Dispar Kulonprogo, Joko Mursito mengungkapkan Dispar tiap tahun mendapatkan alokasi anggaran sebesar kurang lebih Rp 4,9 miliar. Anggaran untuk gaji pegawai Rp 3 miliar, upah petugas pemungut retribusi objek wisata sekitar 1,2 miliar dan sisanya Rp 700 juta untuk pengelolaan sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana dan promosi objek wisata.

"Anggaran Rp700 juta tidak cukup untuk melakukan pembenahan objek wisata. Masih beruntung mendapat dukungan anggaran dari dana keistimewaan (dais) DIY. Dispar mengharapkan dukungan penganggaran dari dewan agar infrastruktur objek wisata Kulonprogo semakin baik,” harap Joko Mursito kepada Antara.

Kebutuhan infrastruktur mendesak objek wisata, katanya jaringan internet, infrastruktur jalan dan lampu penerangan. Tiap tahun selalu membuat usulan yang dikoordinasikan melalui Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) namun tidak pernah lolos.

“Dispar sudah mengusulkan kebutuhan infrastruktur yang mendesak bisa segera  direalisasikan namun tidak pernah lolos dalam pembahasan anggaran,” katanya.

Seperti diketahui sebelumnya Wakil Ketua I DPRD Kulonprogo Ponimin Budi Hartono mendesak Dispar melakukan pembenahan objek wisata selama Ramadhan agar pada libur lebaran 2022 tidak mengecewakan wisatawan.

Pada bulan Ramadhan, katanya berdasarkan pengamatan tahun-tahun sebelumnya sepi pengunjung. Ada peningkatan Sabtu dan Minggu dibandingkan hari biasa yang sebagian besar pengunjung untuk berolahraga.

"Ini waktunya Dispar dan pelaku usaha pariwisata melakukan pembenahan sebagai persiapan menyambut kunjungan wisata oada liburan lebaran,” kata Ponimin.***g