Platinum

Dispertaru Sleman Tegaskan: Kepemilikan Tanah Bukan Izin Bebas Membangun

Danang Dewo Subroto
11 November 2026
.
Dispertaru Sleman Tegaskan: Kepemilikan Tanah Bukan Izin Bebas Membangun

Dona Saputra Ginting, ST, MES, M.AP. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) saat menyampaikan pemaparan.

Patmamedia.com. Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman terus memperkuat penataan ruang untuk mengimbangi kebutuhan investasi dan pembangunan dengan perlindungan lahan pertanian serta kelestarian lingkungan. Kepastian peruntukan ruang dinilai menjadi faktor penting agar pertumbuhan ekonomi berjalan tertib, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan konflik pemanfaatan lahan.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman, Dona Saputra Ginting, ST, MES, M.AP, menjelaskan bahwa penataan ruang bukan sekadar mengatur penggunaan lahan, melainkan juga menjaga keharmonisan antara lingkungan alam, lingkungan buatan, dan aktivitas masyarakat.

Menurutnya, ruang di muka bumi memiliki keterbatasan, sementara jumlah penduduk dan aktivitas manusia terus meningkat. Karena itu, pemanfaatan ruang harus direncanakan secara terpadu dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

"Penataan ruang menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan antarpemanfaatan ruang, termasuk agar investasi dapat dikembangkan secara aman dan berkelanjutan," demikian materi penataan ruang yang disampaikan Dispertaru Kabupaten Sleman.

Dona menjelaskan, terdapat tiga prinsip utama dalam penataan ruang. Pertama, mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan demi kesejahteraan masyarakat. Kedua, mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya buatan, dan kemampuan masyarakat. Ketiga, melindungi fungsi ruang sekaligus mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.

Investasi dan Perlindungan Lahan Pertanian

Dalam pelaksanaan pembangunan, Sleman menghadapi kebutuhan ruang untuk investasi, industrialisasi, hilirisasi, pembangunan infrastruktur, serta penciptaan lapangan kerja. Namun, kebutuhan tersebut harus berjalan beriringan dengan perlindungan lahan pertanian produktif.

Perlindungan lahan pertanian diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan, pasokan pangan, produktivitas pertanian, serta keseimbangan ekosistem. Selain itu, pemanfaatan ruang juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan potensi bencana.

Dona menegaskan, pembangunan dan investasi tidak boleh mengabaikan fungsi ruang yang telah ditetapkan. Pemanfaatan lahan harus disesuaikan dengan peruntukan dan ketentuan zonasi dalam rencana tata ruang.

RTRW dan RDTR Jadi Acuan

Untuk memastikan pemanfaatan ruang berjalan sesuai ketentuan, Pemkab Sleman menggunakan sejumlah instrumen perencanaan, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hingga Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Instrumen tersebut menjadi pedoman dalam menentukan lokasi, peruntukan, jenis kegiatan, dan intensitas pemanfaatan ruang. Integrasi RDTR dengan sistem Online Single Submission (OSS) juga menjadi bagian dari upaya mempercepat pelayanan perizinan.

Dalam sistem perizinan tata ruang dikenal Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (K-KKPR), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (P-KKPR), serta Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (R-KKPR).

Melalui instrumen tersebut, pemerintah berupaya memberikan kepastian lokasi dan arah investasi sekaligus mengurangi ketidakpastian, risiko, serta potensi konflik pemanfaatan lahan.

Materi Dispertaru Sleman juga menekankan bahwa kepemilikan tanah tidak secara otomatis memberikan hak untuk melakukan semua jenis kegiatan di atasnya. Lokasi dan rencana usaha harus sesuai dengan RTRW maupun RDTR serta memenuhi ketentuan KKPR sebelum membeli tanah, membangun, atau memulai usaha.

Perlindungan Lingkungan Tetap Prioritas

Selain kepastian investasi, pengendalian pemanfaatan ruang juga diarahkan untuk melindungi kawasan lindung, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), kawasan resapan air, dan kawasan rawan bencana.

Pengawasan terhadap pelaksanaan KKPR menjadi salah satu instrumen untuk memastikan kegiatan pembangunan tidak menyimpang dari ketentuan tata ruang.

Dona menyampaikan, penataan ruang yang efektif diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Dengan demikian, arah pembangunan Kabupaten Sleman tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan perlindungan sumber daya ruang bagi generasi mendatang.(dan)

Dilarang

Baca Juga