.
MInimalisasikan memasak dengan cara menggoreng ketika minyak langka (PM-Renata Dhea)
Yogya (PM)-Menimbun minyak goreng jelas melanggar hukum. Tangkap saja kalau memang pidana, tidak usah sungkan. Demikian tegas Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X ketika dimintai tanggapan soal kelangkaan minyak goreng di Kompleks Kepatihan, Senin (21/2).
Kelangkaan stok minyak goreng dalam beberapa waktu terakhir terjadi di sejumlah daerah termasuk di DIY. Keterbatasan stok minyak goreng di pasaran tersebut tidak hanya dikeluhkan oleh pedagang di pasar tradisional, tapi juga pedagang gorengan dan ibu rumah tangga. Hal memperburuk kondisi di tengah Susana tak menentu akibat pandemic Covid-19 ini.
Sultan meminta kepada aparat kepolisian untuk berlaku tegas jika menemukan adanya oknum yang menimbun minyak goreng. Selain melanggar aturan yang sudah ada, keberadaan oknum penimbun juga akan membuat harga minyak goreng semakin tidak stabil.
Bahkan membuat keberadaan minyak goreng langka untuk ditemukan. Meski begitu, untuk mengatasi kelangkaan dan mengendalikan harga minyak goreng, Pemda sempat mengalami kesulitan. Hal itu dikarenakan kelangkaan telah terjadi hingga level nasional.
"Kalau untuk kebijakan berkaitan dengan persoalan minyak goreng kewenangannya lebih banyak ada di pusat. Jadi Pemda DIY hanya bisa mengimplementasikan arahan dari pemerintah pusat terkait masalah kelangkaan tersebut,"ujarnya.
Sementara itu, sejumlah warga mengaku mulai kesulitan mendapatkan minyak goreng. Karena jumlah pembelian minyak goreng saat ini dibatasi. Beberapa supermarket memberlakukan maksimal pembelian 1 liter minyak goreng saja.
"Kemarin di supermarket, maksimal 1 liter. Kalau stok banyak, dapat beli 2 liter. Tapi kadang harus berebut karena jumlah dibatasi,”ujar Kurnia, warga Bantul. Dia mengaku harus rajin melihat kondisi stok minyak goreng di supermarket, agar tetap dapat membeli meski hanya 1 liter untuk kebutuhan rumah tangganya.***s
