.
Yogya (PM)- Persoalan lingkungan yang diakibatkan oleh polusi udara, iklim maupun pencemaran udara sangat serius dan menjadi isu global. Oleh karena itu delegasi negara-negara dalam G20 bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim atau G20 Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (EDM-CSWG) dalam pertemuan pertama pada 22 dan 23 Maret di Yogyakarta, mendukung komitmen global dalam menangani permasalahan lingkungan dan perubahan iklim.
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Laksmi Dhewanthi dalam siaran pers di Yogyakarta, Kamis, mengatakan hasil pertemuan ini merupakan sinyal positif dalam proses penyusunan komunike G20 tingkat menteri bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim berkelanjutan yang diagendakan di Jakarta pada Juni, dan Bali pada Agustus.
Laksmi mengatakan, para delegasi G20 EDM-CSWG mengharapkan kounike ang disepakati nanti memiliki pesan kuat mengajak masyarakat global laksanakan agenda global yang telah disepakati terkait penanganan masalah lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim.
"Negara-negara G20 juga menyarankan dan berharap di dalam komunike nanti dapat memberikan pesan yang kuat tidak hanya kepada G20, tetapi kepada dunia, bahwa forum G20 secara serius, bersama-sama tetap berkomitmen dan memimpin pelaksanaan agenda-agenda lingkungan hidup dan perubahan iklim global yang telah ada," katanya.
Laksmi mengatakan, beberapa contoh komitmen masyarakat dunia itu seperti agenda menangani marine plastic litter, isu pengelolaan air, dan pengendalian perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca lewat target yang lebih ambisius, seperti yang dibahas pada COP 26 UNFCCC di Glasgow tahun lalu.
"Jadi semua berharap proses pembentukan komuike selanjutnya pada pertemuan EDM-CSWG kedua dan ketiga berjalan dengan baik, dan pada puncaknya di tingkat menteri bisa menghasilkan dokumen komunike yang kuat dan juga mempunyai rencana aksi yang bisa diimplementasikan," katanya.
Komunike tingkat menteri lingkungan hidup akan menjadi masukan bagi penyusunan deklarasi para pemimpin G20 di Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang akan diselenggarakan pada November 2022.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, Sigit Reliantoro mengatakan, dalam dialog EDM ada tujuh isu prioritas yang dibahas, yaitu land degradation (kerusakan lahan), biodiversity loss (kehilangan keanekaragaman hayati), marine litter (sampah di laut), water (pengelolaan air), sustainable consumption and resources efficiency (konsumsi berkelanjutan dan efisiensi sumber daya), sustainable finance (keuangan berkelanjutan), dan marine protection (perlindungan laut).
"Yang sudah diselesaikan dengan mencari masukan dari negara anggota G20 EDM adalah enam isu, kemudian untuk satu, yaitu sustainable consumption and resources efficiency dilaksanakan nanti di bulan Juni di pertemuan ke dua," katanya.
Sigit menjelaskan untuk isu land degradation, para delegasi meminta mempertahankan frame work yang sudah ada, termasuk mendukung upaya-upaya nyata Indonesia merehabilitasi mangrove dan lahan gambut secara besar-besaran saat ini.
Kemudian untuk isu biodiversity loss, secara prinsip, para delegasi mendukung implementasi dari post 2020 kerangka keanekaragaman hayati global. Selanjutnya terkait penanganan marine litter para delegasi sepakat mendukung, dan salah satu yang difokuskan adalah pada bagaimana mendorong sesedikit mungkin plastik terbuang ke laut dengan memasukkan ke dalam siklus sirkular ekonomi.
Berikutnya terkait isu water, Sigit menyebut para peserta sangat mendukung kalau platfomnya tidak hanya difokuskan di water security saja, tapi juga sudah mendukung bagaimana isu water dilanjutkan pada pendekatan-pendekatan perbaikan lingkungan dengan pendekatan nature based solutions dan ecosystem based approach.
"Pendekatan-pendekatan itu dipandang memiliki potensi yang sangat besar karena investasinya yang tidak terlalu besar, tetapi manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat setempat," kata Sigit.
Untuk isu sustainable finance, Sigit mengatakan, para delegasi meminta adanya ukuran dan target yang jelas dari proses mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan, sehingga kebutuhan pendanaan maupun formatnya dapat ditentukan dengan jelas.***(Ant)
