.
Pjs Bupati Sleman, Kusno Wibowo, tengah menyerahkan LHP kepada Anang Patri Widyantoro, salah satu perwakilan Kalurahan terpilih. (PM-ist)
Patmamedia.com (SLEMAN) – Pemerintah Kabupaten Sleman menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kalurahan tahun 2024 kepada 16 kalurahan terpilih. LHP tersebut diserahkan langsung oleh Pjs Bupati Sleman, Kusno Wibowo dalam Rapat Kordinasi Pengawasan (rakorwas) Kalurahan Kabupaten Sleman tahun 2024, di Rich Jogja Hotel, Selasa (22/10/2024).
Pada kesempatan itu, Kusno mengatakan LHP yang diserahkan merupakan bentuk komitmen pemerintah kalurahan dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset kalurahan secara transparan dan akuntabel. Hal itu sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan good governance dan clean government. Pasalnya, sebagai unit pelaksana pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, pemerintah kalurahan harus bisa memberikan pelayanan publik yang prima, transparan, dan efekif.
“Saya yakin dengan pengelolaan keuangan kalurahan secara cermat dan tepat, dapat meningkatkan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan pemerintah kalurahan,” kata Kusno.
Kusno berharap pelaksanaan pengawasan kalurahan tahun 2024 yang melingkup obyek pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dan aset kalurahan, proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan BUMKal, maupun pemeriksaan bersifat investigatif yang telah dilakukan ini dapat memberikan dampak positif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kredibel dan akuntabel.
Sementara, Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Sleman, Budi Pramono, pada kesempatan yang sama menuturkan penyerahan LHP dalam rapat koordinasi pengawasan kalurahan ini dimaksudkan untuk mengingatkan kembali seluruh pemangku kepentingan pemerintahan kalurahan, agar selalu transparan, partisipatif, efektif, dan akuntabel, khususnya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
Pramono menambahkan, rakorwas kalurahan ini pun dilaksanakan sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati setiap tanggal 9 Desember.
“Oleh karena itu, kami mengundang seluruh panewu, lurah, dan juga kepala Dinas PMK yang secara langsung berhubungan dengan kalurahan. Mengingatkan kembali komitmen kita bersama-sama menghindarkan diri dari perilaku koruptif dan juga tindak pidana korupsi, terutama dalam pengelolaan keuangan kalurahan,” tuturnya.
