.
Kepala Bidang Perumahan DPUPKP Sleman, Suwarsono, S.ST., M.T. (PM-Jatmo)
Patmamedia.com (SLEMAN) – Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) menargetkan penanganan 964 unit rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun 2026. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp16,585 miliar, yang bersumber dari APBD Kabupaten Sleman dan Baznas Sleman.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Perumahan DPUPKP Sleman, Suwarsono, S.ST., M.T., dalam keterangan pers di Ruang Merti Bumi, Kamis (6/11).
“Kami terus berkomitmen menurunkan angka rumah tidak layak huni di Sleman melalui program bantuan stimulan berbasis kolaborasi lintas sumber pendanaan,” ujarnya.
Rinciannya, anggaran dari APBD Kabupaten Sleman sebesar Rp15,8 miliar untuk 920 rumah, dan dari Baznas Sleman sebesar Rp785 juta untuk 44 rumah. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025 yang hanya menargetkan 693 rumah dengan total dana Rp12,439 miliar.
Menurut Suwarsono, sejak program RTLH dimulai pada 2010 hingga 2024, sudah tertangani 14.478 rumah. Namun, masih terdapat 6.405 rumah tidak layak huni yang belum tertangani hingga saat ini.
“Kita akan terus berupaya menuntaskan melalui pendekatan bertahap dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk CSR dan lembaga sosial,” jelasnya.
Program bantuan RTLH di Sleman mengutamakan warga yang masuk dalam kategori KKM (Keluarga Kemiskinan Miskin), KKRM (Keluarga Kemiskinan Rentan Miskin), dan pemegang SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu).
Bantuan yang diberikan bersifat stimulan untuk pembelian material, dengan nominal sesuai tingkat kerusakan rumah, Rp20 juta untuk rusak berat, Rp15 juta untuk rusak sedang, dan Rp10 juta untuk rusak ringan.
“Setiap penerima akan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) mulai dari penyusunan proposal hingga pelaporan agar bantuan tepat sasaran dan transparan,” tambah Suwarsono.
Ia berharap peningkatan target penanganan RTLH di 2026 dapat mempercepat upaya Pemkab Sleman dalam mewujudkan hunian layak bagi seluruh warga.
“Rumah layak huni bukan hanya kebutuhan dasar, tapi juga bagian dari peningkatan kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya. (atm)
