.
H Harda Kiswaya, S.E, M.Si. (PM-Dok. Pribadi)
Oleh: Harda Kiswaya
KEMISKINAN sering digambarkan sebagai lingkaran setan. Orang tua yang miskin cenderung sulit menyekolahkan anak-anaknya, lalu anak-anak itu tumbuh dengan keterbatasan akses, hingga akhirnya mewarisi nasib yang sama. Jika siklus ini tidak diputus, kemiskinan akan terus menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Di Sleman, isu ini mulai ditangani dengan langkah progresif. Pada 5 Mei 2025 lalu, Pemkab Sleman menegaskan, pendidikan sebagai kunci utama pemutus rantai kemiskinan. Melalui program Sleman Pintar, sekitar 450 anak dari keluarga tidak mampu telah mendapatkan beasiswa. Jumlah itu memang masih kecil dibandingkan total pelajar di Sleman, namun maknanya besar. Sebuah upaya sistematis agar anak-anak dari keluarga miskin terhindar ancaman putus sekolah, dan mendapatkan pijakan lebih baik untuk mengangkat kesejahteraan keluarganya.
Tidak berhenti di situ, pada 17 Mei 2025 pemkab meluncurkan program tahap lanjutan lebih konkret: Sleman Pintar Plus Plus. Lebih dari sekadar beasiswa kuliah, program ini juga membuka pintu kolaborasi dengan universitas dan industri untuk menyediakan magang bagi pelajar dari keluarga kurang mampu agar mendapatkan gelar sarjana dan siap kerja. Salah satunya bekerjasama dengan Universtias Amikom Yogyakarta
Kita tahu dunia kerja tidak hanya butuh selembar ijazah, tapi juga menuntut keterampilan, pengalaman, dan jaringan. Dengan Sleman Pintar Plus Plus, pelajar miskin punya peluang lebih adil untuk mengakses pendidikan tinggi sekaligus terhubung dengan pasar kerja. Kita berupaya memilih strategi cerdas: bukan sekadar memberi kail, tapi juga menunjukkan di mana ikan bisa ditangkap.
Potret Pendidikan Sleman
Tentu pertanyaan kritis muncul: apakah program ini cukup untuk menurunkan angka kemiskinan di Sleman? Jawabnya ada pada data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 yang mencatat angka kemiskinan Sleman berada di kisaran 7,45 persen, relatif lebih rendah dibanding rata-rata DIY. Dan, angka ini bukan sekadar statistik, tapi ia adalah cerita sehari-hari ribuan keluarga yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Jika ditarik ke soal pendidikan, data Katadata Insight Center (2024) menunjukkan hanya sekitar 17,64% penduduk Sleman yang pernah menempuh pendidikan tinggi (D1 hingga S3). Sebanyak 33,36% berhenti di jenjang SMA, 13,53% di SMP, 11,15% di SD, dan masih ada 9,17% yang tidak tamat SD serta 15,15% yang sama sekali belum sekolah (Katadata, 2024).
Data Kemdikbud (2023) memperlihatkan gambaran partisipasi pendidikan formal di Sleman. Pada jenjang SMP, Angka Partisipasi Kasar (APK) mencapai 109,52%, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) baru 91,67%. Artinya, sekitar 8% anak usia SMP tidak bersekolah tepat waktu. Kondisi lebih jelas terlihat di jenjang SMA, dengan APK 107,52% dan APM 85,28%. Itu berarti sekitar 14% remaja usia SMA belum mengenyam pendidikan sesuai jenjangnya (Kemdikbud, 2023).
Data ini menggarisbawahi bahwa meskipun akses sekolah dasar relatif tinggi (APK SD DIY mencapai 106,35% tahun 2023; BPS DIY, 2023), tetapi pada level menengah dan atas masih banyak anak yang tercecer.
Pendidikan sebagai Investasi Jangka Panjang
Pendidikan memang bukan solusi tunggal. Infrastruktur, kesehatan, hingga akses modal usaha juga penting. Namun, tanpa pendidikan, hampir mustahil keluar dari jurang kemiskinan secara permanen. Inilah sebabnya program seperti Sleman Pintar dan Sleman Pintar Plus Plus perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang.
Pendekatan Pemkab Sleman ini sejalan dengan gagasan banyak pakar pembangunan. Amartya Sen (1999) dalam Development as Freedom menekankan, pembangunan adalah perluasan kapabilitas manusia, bukan semata peningkatan pendapatan. Theodore W. Schultz, ekonom peraih Nobel asal Arlington AS, bahkan menyebut pendidikan sebagai “human capital” terpenting yang menentukan produktivitas dan kesejahteraan. Sementara UNESCO (2023) kembali menegaskan setiap tahun tambahan sekolah yang ditempuh anak berpotensi menaikkan pendapatan hingga 10 persen di masa dewasa.
Artinya, investasi pendidikan adalah strategi ekonomi sekaligus sosial. Dengan kata lain, pendidikan bukan hanya hak dasar, tapi juga instrumen ekonomi yang paling efektif untuk keluar dari kemiskinan.
Ke depan, tantangan bagi Sleman adalah memperluas jangkauan program Sleman Pintar dan Sleman Pintar Plus Plus dan memastikan keberlanjutan. Jangan sampai beasiswa hanya berhenti pada level simbolis atau formalitas. Anak-anak penerima beasiswa perlu dipantau, didampingi, dan diberi akses nyata agar bisa masuk ke dunia kerja atau bahkan menciptakan lapangan kerja baru.
Kemiskinan tidak bisa dilawan dengan retorika. Ia hanya bisa dipatahkan dengan strategi yang konsisten, terukur, dan menyentuh langsung akar persoalan. Dalam hal ini, Sleman sedang menapaki jalan yang benar. Tinggal bagaimana seluruh elemen (pemerintah, dunia pendidikan, industri, dan masyarakat) benar-benar bersinergi.
Jika konsisten, bukan mustahil dalam satu-dua dekade mendatang, Sleman akan tercatat sebagai daerah yang membuktikan satu hal sederhana tapi fundamental: pendidikan adalah kunci emas yang mampu membuka pintu kesejahteraan, bahkan bagi mereka yang lahir dari pintu rumah paling sederhana sekalipun.***
*Penulis adalah Bupati Sleman Periode 2025-2030, sedang menempuh Program Studi Doktor (S3) Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (DKIK) di Sekolah Pasca Sarjana UGM.
Editor: Muh Sugiono
