Platinum

Tim Kuasa Hukum Persoalkan Status Saksi

M E Kris Paso
17 November 2026
.
Tim Kuasa Hukum Persoalkan Status Saksi

Tim Kuasa Hukum LBH Guntur Geni. (PM-ist)

Patmamedia.com, YOGYAKARTA - Sidang lanjutan kasus Daycare Little Ashera digelar di Pengadilan Never (PN) Yogyakarta, Senin (16/12/2026). Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim, Karsena, SH, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. 

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Wijayanti, SH dan Maya, SH menghadirkan saksi DN, mantan karyawan Daycare Little Ashera. Saksi lainnya,  penyidik dari Polresta Yogyakarta, yang ikut dalam penggerebekan pada 24 April 2026.

Kepada majelis hakim, DN yang menjadi pelapor untuk terdakwa klaster 1 mengungkapkan, dia ikut dalam aksi membedong dan mengikat anak-anak. Memdengar  pengakuan DN ini, Tim Kuasa Hukum TN dan IN dari Lembaga Bantuan Hukum Guntur Geni (LBH GG), mempersoalkan status saksi DN. 

Untuk diketahuii, TN dan IN adalah guru TK di Daycare little Ashera. Mereka ditetapkan menjadi tersangka tiga bulan sesudah penggerebekan. TN dan IN masuk dalam rombongan terdakwa klaster 2,  jumlahnya 19 terdakwa. Terhadap TN dan IN, JPU memberikan klaster yang berbeda. TN masuk dalam klaster pembiaran sementara IN, klaster kekerasan. 

Seusai sidang, Tim Kuasa Hukum langsung mempersoalkan status saksi DN. "Yang mengaku membedong dan mengikat anak-anak duduk di kursi saksi. Sementara klien kami, yang tidak  berada di ruangan itu, duduk di kursi terdakwa. Pertanyaannya, dengan ukuran apa penyidik dan jaksa membedakan saksi dari pelaku, " tegas Direktur LBH GG, Marwan, SH MH yang didampingi oleh Wakil Direktur, Rizal Fathorrohman, SH MH. 

Lebih jauh Marwan mengungkapkan, kami menghargai keberanian saksi. Tetapi, lanjutnya, kesaksian tidak akan menghapus perbuatan yang dia sendiri telah mengakui di depan hakim. 

"Dalam undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memang sudah diatur. Tetapi yang perlu diingat, yang dilindungi undang-undang adalah keterangan nya bukan perbuatannya. Seharusnya DN yang juga menjadi pelaku bisa diproses, " tandasnya. 

Sementara itu, Rizal menambahkan pihak penyidik pernah mengemukakan akan menelusuri lebih dalam soal keterlibatan dan status DN dalam kasus ini. Tetapi faktanya, DN masih sebagai saksi. "Kalau rujukannya pasal 20 KUHP, bagaimana seseorang bisa bersama-sama secara fisik melakukan perbuatan di tempat ia tidak berada? Bagaimana pula TN dianggap membiarkan sesuatu yang tidak dia saksikan, " jelas Rizal. 

Ditambahkan Rizal, LBH GG melakukan pembelaan terhadap terdakwa TN dan IN bukan tidak menghargai penderitaan yang dialami anak-anak dan orang tua mereka. "Anak-anak itu korban yang utama. Siapa pun yang menyakiti mereka harus dihukum. Justru karena itu hukum harus tepat sasaran. Keadilan bagi anak-anak tidak boleh dibangun di atas ketidakadilan bagi orang lain, " tegas Rizal. 

Sidang lanjutan kasus ini akan kembali digelar pekan depan. Kita tunggu saja, apakah DN nantinya akan berubah status hukumnya. (Mek) 

Dilarang

Baca Juga