.
Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan (SP) di Aula Kantor Dishub Sleman, Jumat (24/7/2026). (PM-ist)
Patmamedia.com (SLEMAN) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sleman terus memperkuat kualitas pelayanan publik dengan mengembangkan sembilan standar pelayanan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat.
Upaya tersebut dibahas bersama berbagai pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan (SP) yang digelar di Aula Kantor Dishub Sleman, Jumat (24/7/2026).
Kepala Dishub Sleman, Heri Kuntadi, mengatakan forum konsultasi publik menjadi langkah penting untuk memastikan standar pelayanan yang disusun benar-benar relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat ini.
"Dari standar pelayanan yang kami susun dan di-review pada forum ini, diharapkan benar-benar dapat mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat," ujar Heri.
Forum tersebut diikuti jajaran Dishub Sleman bersama berbagai unsur, di antaranya Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) DIY, Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Sleman, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sleman, Asosiasi Jip Wisata Lereng Merapi (AJWLM), perwakilan pengembang pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur, pengelola parkir, pengguna layanan Bus Sekolah Si Bulan, serta Pemerintah Kalurahan Tridadi.
Heri menjelaskan, Dishub Sleman telah menyusun sembilan standar pelayanan publik. Lima di antaranya menjadi fokus peninjauan dalam forum tersebut, yakni standar pelayanan pengajuan analisis dampak lalu lintas (Andalalin), pelayanan Bus Sekolah Sistem Transportasi Bus Sekolah Layak Anak Sleman (Si Bulan), pembayaran retribusi parkir, rekomendasi izin penyelenggaraan fasilitas parkir, serta pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
Selain itu, Dishub juga menyusun sejumlah standar pelayanan baru yang meliputi pelayanan surat rekomendasi kendaraan berpelat kuning, permohonan informasi publik, pelayanan penerangan jalan umum (PJU), hingga pelayanan pemeriksaan jeep wisata.
Menurut Heri, peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Peningkatan mutu layanan ini mencakup transparansi prosedur, transformasi digital, serta pengawasan armada secara berkala. Profesionalisme petugas dalam memberikan layanan yang responsif, ramah, dan berintegritas juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan prima," jelasnya.
Dalam forum tersebut, para peserta juga menyampaikan berbagai masukan. Ketua DPC Organda Kabupaten Sleman, Juriyanto, mengapresiasi langkah Dishub Sleman dalam menyusun standar pelayanan yang lebih baik.
Sebagai mitra pemerintah, pihaknya berharap layanan transportasi gratis bagi pelajar dapat diperluas hingga menjangkau wilayah pedesaan yang masih minim akses angkutan umum.
"Masukan kami, dibutuhkan penambahan armada transportasi gratis bagi pelajar yang menjangkau wilayah perdesaan. Intinya kami sangat mendukung yang sudah diagendakan Dishub Sleman, karena semua itu demi masyarakat," kata Juriyanto. (atm)
