.
Kepala Diskominfo Sleman, Budi Santosa (kanan) tengah memberikan paparan seputar kolaborasi dengan sobat media di Sleman. (PM-Jatmo)
Patmamedia.com (SLEMAN) – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman menggelar jumpa pers bertajuk “Ngobrol Santai Bareng Kominfo: Informasi Dekat, Kolaborasi Erat” di Pendopo Pagelaran Puri Mataram, Drono, Tridadi, Kamis (13/11/2025).
Di tengah kabar pemangkasan anggaran besar-besaran pada tahun 2026, forum ini menjadi ruang terbuka bagi Diskominfo dan media untuk kembali merumuskan strategi dalam menjaga keberlanjutan informasi publik di Sleman.
Kepala Diskominfo Sleman, Budi Santosa mengungkapkan, hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Diskominfo, mengalami rasionalisasi anggaran hingga 62 persen pada tahun 2026. Kondisi tersebut berpotensi memangkas kegiatan pelayanan informasi, termasuk program Jumpa Pers (JP) yang selama ini menjadi titik temu komunikasi antara pemerintah dan media.
“Anggaran 2026 itu dirasionalisasi 62 persen, termasuk Diskominfo. Jadi anggaran JP ini bukan anggaran langganan. Kalau mau nambah jumlahnya berarti harus ngobrol dengan teman-teman di TAPD,” jelas Budi.
Ia menyampaikan bahwa penambahan kegiatan JP pada tahun berjalan hampir mustahil karena berada di luar belanja rutin.
“Saran yang agak sulit kami laksanakan adalah JP-nya tahun 2025 ditambah, kecuali teman-teman bisa bicarakan dengan TAPD,” ujarnya.
Budi secara terbuka mengajak media untuk ikut menyuarakan pentingnya anggaran informasi publik kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Bisa dibayangkan tanpa kegiatan dan tidak ada berita. Kami akan tetap berusaha, tapi bantuan teman-teman untuk ngobrol dengan TAPD tentu sangat membantu,” katanya.
Dalam forum tersebut, Budi juga menegaskan, Diskominfo Sleman tidak pernah membedakan media berdasarkan asosiasi mana pun.
“Selama saya di Kominfo ini, kami tidak membedakan teman-teman media dari asosiasi mana pun. Semua kami anggap sama. Setiap ada acara, semua kami undang, semua kami informasikan,” tegasnya.
Ia meminta maaf jika ada pihak yang merasa mendapat perlakuan berbeda. “Kalau ada yang komplain PWI beda dengan IWOI atau lainnya, itu ranah teman-teman semua. Kami tidak memandang itu,” ucapnya.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Muhammad Arif Rahman, menekankan pentingnya hubungan yang cair antara pemerintah dan pers untuk menghasilkan pemberitaan yang akurat serta berdampak positif.
“Kalau teman-teman media menemukan persoalan atau butuh sumber yang sulit dijangkau, silakan hubungi kami. Kominfo siap menjembatani agar informasi yang keluar bukan asumsi, tapi bersumber dari OPD terkait,” ujar Arif.
Arif menjelaskan Diskominfo tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan JP dan press tour selama 2025.
“Kita ingin melihat sejauh mana kegiatan JP maupun press tour memiliki nilai dan pengaruh terhadap pemberitaan di media. Kalau tidak muncul beritanya, tentu menjadi bahan evaluasi,” katanya.
Ia berharap ke depan JP tidak lagi menjadi sekadar jatah rutin OPD, tetapi forum untuk menyampaikan capaian strategis selama satu tahun penuh.
Selain itu, Diskominfo sedang mengembangkan analisis media harian (daily report) yang dapat diakses pimpinan daerah melalui perangkat seluler untuk meningkatkan kecepatan respons informasi.
Di akhir paparannya, Arif mengajak media untuk terus memberikan masukan bagi penguatan pengelolaan informasi publik.
“Kami butuh masukan dan kritik dari teman-teman media agar kegiatan tahun depan lebih relevan dan berdampak positif bagi Sleman,” katanya.
Ketua Tim Kerja Komunikasi Publik dan Pelayanan Pengaduan, Kelik Endratno Subroto menambahkan, timnya terus melakukan monitoring dan analisis media untuk melihat efektivitas penyebaran informasi pemerintah.
“Kami selalu mengamati media yang aktif menyebarluaskan informasi yang telah disampaikan narasumber,” ujar Kelik.
Ia juga menyampaikan bahwa program press tour tahun ini akan mengangkat potensi ekonomi kreatif Godean.
“Untuk pres tour, kita sudah komunikasi dengan pengrajin di Godean, yaitu pengrajin blangkon dan pengrajin klinting,” jelasnya.
Program ini diharapkan memperkuat sinergi pemerintah dengan media sekaligus mempromosikan potensi lokal secara berkelanjutan. (atm)
