.
Tim KemenPPPA bersama jajaran Pemkab Sleman melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Satuan Pendidikan Ramah Anak di SD Negeri Model Sleman, Kapanewon Ngemplak, Kamis (19/11/2026). (PM.Ist)
Patmamedia.com. Sleman – Pemkab Sleman menargetkan seluruh satuan pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP), menerapkan prinsip Sekolah Ramah Anak. Upaya tersebut diperkuat melalui sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan lingkungan pendidikan aman, nyaman, inklusif, serta mampu memenuhi hak-hak anak.
Komitmen tersebut menjadi salah satu perhatian dalam monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) di SD Negeri Model Sleman, Kapanewon Ngemplak, Kamis (19/11/2026). Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari penyusunan profil Kabupaten Layak Anak (KLA) dan evaluasi implementasi pemenuhan hak anak di Kabupaten Sleman.
Perwakilan Tim Monev KemenPPPA, Devy Nia Pradhika, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan mengetahui sejauh mana penerapan Kabupaten Layak Anak di Sleman, khususnya terkait ketersediaan layanan pemenuhan hak anak yang telah terstandarisasi, termasuk Satuan Pendidikan Ramah Anak.
Menurutnya, SD Negeri Model Sleman menjadi salah satu contoh praktik baik dalam penerapan sekolah ramah anak. Penilaian mencakup sejumlah aspek, antara lain manajemen layanan, ketersediaan fasilitas, proses pembelajaran, kualitas sumber daya manusia (SDM), serta keterlibatan dan partisipasi anak di lingkungan sekolah.
Devy menjelaskan, tantangan mewujudkan sekolah ramah anak adalah memastikan terpenuhinya empat hak dasar anak, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi.
Melalui implementasi Kabupaten Layak Anak, diharapkan seluruh anak mendapatkan layanan yang mendukung pemenuhan hak-haknya sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang tangguh.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sleman, dr. Novita Krisnaeni, menegaskan penerapan Sekolah Ramah Anak tidak bisa hanya mengandalkan satu perangkat daerah. Diperlukan keterlibatan lintas sektor, terutama dalam penyediaan sarana prasarana dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
Ia mencontohkan dukungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui layanan perpustakaan keliling untuk meningkatkan literasi dan minat baca anak di sekolah. Sementara Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman turut berkontribusi melalui program Si Bulan yang memberikan kemudahan akses transportasi bagi anak-anak yang tinggal cukup jauh dari sekolah.
“Sekolah ramah anak tidak hanya berbicara tentang anak, tetapi juga mencakup sarana dan prasarana serta kompetensi guru. Karena itu, diperlukan dukungan lintas sektor agar lingkungan pendidikan benar-benar aman, nyaman, dan mampu memenuhi hak-hak anak,” jelas Novita.
Ia menambahkan, posisi Sleman sebagai salah satu pusat pendidikan dan kebudayaan menjadi modal penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang ramah anak. Karena itu, Pemkab Sleman terus mendorong seluruh satuan pendidikan dari jenjang TK, SD hingga SMP untuk menerapkan prinsip tersebut.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan evaluasi berkelanjutan, Pemkab Sleman berharap penerapan Sekolah Ramah Anak semakin merata. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen mewujudkan Kabupaten Sleman sebagai Kabupaten Layak Anak.(dan)