.
Buku Jalan Gelap Demokrasi dan Keadilan, cermin dari keletihan sekaligus harapan. (Foto: Muh Sugiono/AI)
Resensi Buku “Jalan Gelap Demokrasi dan Keadilan”
Oleh: Muh Sugiono
INDONESIA dalam pandangan para penulis buku Jalan Gelap Demokrasi dan Keadilan, tampak seperti pejalan yang tersesat di lorong panjang: langkahnya mantap, tapi arah jalannya kerap kabur. Demokrasi dan keadilan, dua kata yang seharusnya menjadi penuntun jalan bangsa, justru sering berpisah arah—kadang saling menegasikan.
Buku setebal 246 halaman ini menghimpun 17 penulis lintas profesi: politisi, jurnalis, akademisi, aktivis, hingga seniman. Mereka menulis dari pengalaman, keprihatinan, dan nurani. Diterbitkan oleh Tunggak Pustaka bersama Abidin Fitri Padjialam Foundation, buku ini merupakan seri kedua dari “Renungan Indonesia”. Seperti disampaikan Ons Untoro, koordinator penyusunan buku, karya ini adalah “upaya untuk menyalakan lentera kecil di tengah gelapnya demokrasi kita.”
Dari Bung Hatta ke Jalan Raya
Tulisan pembuka buku ini, “Bung Hatta: Teladan Bangsa, Demokrasi dan Keadilan Sosial” karya Abidin Fikri, mengajak pembaca menengok kembali ke sosok negarawan sejati—seorang pemimpin yang menjadi teladan, bukan hanya penguasa.
“Bangsa kita kini mengalami kekosongan pemimpin yang menjadi teladan,” tulis Abidin Fikri, mengingatkan betapa pentingnya moralitas dan integritas dalam memimpin.
Dengan gaya esai reflektif, tulisan ini memposisikan Bung Hatta sebagai simbol kesederhanaan, kejujuran, dan kecerdasan moral—nilai-nilai yang kini terasa asing di tengah gemuruh politik transaksional.
Kontras dengan semangat keteladanan itu, esai berikutnya “Demonstrasi, Demokrasi dan Keadilan” karya Abidin Fikri & Ons Untoro menggambarkan wajah demokrasi yang lebih getir. Dengan mengangkat peristiwa tragis meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas terlindas kendaraan Brimob saat demonstrasi, mereka menulis dengan bahasa tajam namun empatik: “Kematian Affan bukan hanya melindas tubuh manusia, tetapi juga mencabik tubuh demokrasi.
Dari kisah itu, keduanya menyoroti bagaimana kekuasaan sering kali menekan suara rakyat, seolah demonstrasi adalah ancaman, bukan bagian dari napas demokrasi itu sendiri. Mereka mengingatkan: ketika rakyat kehilangan ruang untuk menyuarakan aspirasi, maka demokrasi sejatinya sedang mati suri.
Tulisan Iman Anshori Saleh, “Demokrasi Tanpa Nomokrasi”, menambah kedalaman refleksi buku ini. Dengan pendekatan konseptual, ia menelaah bahwa secara teoritis Indonesia telah memenuhi syarat formal sebagai negara demokrasi—ada pemilu, sistem presidensial, dan partisipasi rakyat. Namun, ia menegaskan satu hal penting: “Syarat-syarat itu hanya terpenuhi di atas kertas.”
Iman mengkritik keras praktik demokrasi pasca reformasi yang masih jauh dari nilai nomokrasi—yakni pemerintahan berdasarkan hukum dan moral. Ia menyoroti politik uang, keterlibatan aparat, hingga campur tangan kekuasaan dalam pemilu, yang menjadikan demokrasi kehilangan watak etiknya.
Tulisan ini menjadi salah satu pilar intelektual buku ini, karena tidak berhenti pada kritik, tetapi mengajukan pertanyaan mendasar: apakah demokrasi bisa hidup tanpa fondasi moral?
Dari dimensi moral, buku ini melangkah ke ranah struktural melalui tulisan Ons Untoro berjudul “Korupsi Sahabat Bangsa.” Ia membuka tulisannya dengan contoh aktual—penangkapan seorang wakil menteri tenaga kerja oleh KPK pada Agustus 2025, masa pemerintahan Presiden Prabowo. Kasus itu menjadi simbol bahwa korupsi di Indonesia bukan hanya penyakit lama, tapi telah menjadi “sahabat lama yang enggan pergi.”
“Bangsa ini seperti diminta bersahabat dengan korupsi,” tulis Ons getir.
Ia menggambarkan korupsi sebagai tanaman bambu yang tumbuh di mana-mana, bahkan menjadi pagar bagi laut hukum itu sendiri. Metafora ini kuat, menggambarkan betapa korupsi telah merasuk hingga ke akar sistem, menjelma bagian dari kebudayaan kekuasaan.
Menutup Lorong, Menyalakan Cahaya
Setiap esai dalam buku ini punya warna dan titik berangkat sendiri. Namun, satu benang merah mengikat semuanya: demokrasi tanpa keadilan hanyalah jalan gelap tanpa penunjuk arah. Para penulis tidak menawarkan solusi instan, tapi mengajak pembaca menyalakan kesadaran—bahwa demokrasi sejati tidak berhenti pada prosedur, melainkan tumbuh dari nurani dan keadilan sosial.
Jalan Gelap Demokrasi dan Keadilan bukan bacaan ringan, tetapi renungan penting bagi siapa pun yang ingin memahami bagaimana demokrasi Indonesia berjalan: terseok, tersandung, namun masih mencari cahaya.***
