.
H. Harda Kiswaya, S.E., M.S.i
Oleh: Harda Kiswaya
PARIWISATA dewasa ini tidak lagi dipandang sebatas aktivitas rekreasi, melainkan sebagai sektor strategis yang berimplikasi luas terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Di Kabupaten Sleman, dinamika ini tampak jelas pada perkembangan destinasi populer seperti Kaliurang, kawasan Merapi, maupun Tebing Breksi, yang menjadi magnet utama kunjungan wisata. Namun demikian, konsentrasi wisatawan di beberapa titik justru menghadirkan kesenjangan distribusi manfaat ekonomi terhadap desa wisata lain yang potensinya tidak kalah besar.
Dalam kerangka inilah, pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat (community-based tourism/CBT) menjadi relevan. Konsep ini tidak hanya memposisikan masyarakat sebagai penerima dampak, tetapi sebagai subjek aktif dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan hasil pariwisata. Dr. Priyanto Wibowo dari UGM menegaskan bahwa esensi pariwisata berbasis masyarakat adalah keterlibatan warga sebagai perancang sekaligus penikmat manfaat. Pandangan ini selaras dengan gagasan Wiendu Nuryanti (1993) ketika memperkenalkan konsep desa wisata, yakni integrasi atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung dengan kehidupan serta tradisi masyarakat.
Secara teoretis, literatur global juga menekankan dimensi keberlanjutan dan keadilan dalam pariwisata. Murphy (1985) menekankan pentingnya harmoni dengan masyarakat dan lingkungan; Scheyvens (1999) menekankan kendali masyarakat serta manfaat nyata yang mereka terima; sementara Giampiccoli dan Mtapuri (2016) mengajukan CBT sebagai antitesis pariwisata massal yang cenderung meminggirkan warga lokal. Kerangka pemikiran ini memperkuat argumentasi bahwa pembangunan pariwisata yang tidak melibatkan masyarakat berpotensi gagal mencapai tujuan keberlanjutan.
Masyarakat sebagai Fondasi Pembangunan Pariwisata
Dalam praktiknya, pembangunan pariwisata dapat dianalogikan sebagai tubuh manusia: regulasi adalah kepala, sementara masyarakat adalah kaki. Regulasi dapat menentukan arah, tetapi keberlanjutan langkah sepenuhnya ditentukan oleh kaki, yakni partisipasi warga. Tanpa dukungan masyarakat, kebijakan pariwisata akan sulit membuahkan hasil.
Sleman sendiri memiliki lebih dari 80 desa wisata, dengan klasifikasi 12 desa mandiri, 17 desa maju, dan sisanya rintisan. Inovasi lokal terus bermunculan, seperti minawisata di Sambego, wisata edukasi di Pentingsari, atau pasar kuliner rakyat di Sinduadi. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mampu menjaga kearifan lokal, tetapi juga mengembangkan diversifikasi atraksi berbasis potensi daerah.
Tantangan Distribusi Manfaat Ekonomi
Data 2024 menunjukkan jumlah wisatawan Sleman mencapai 7,45 juta, meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya, dengan belanja mencapai Rp20,8 triliun (nusantara) dan Rp2,8 triliun (mancanegara). Namun, 83% wisatawan terkonsentrasi pada tiga destinasi utama, menyisakan desa wisata lain dengan pangsa kecil. Kondisi ini berimplikasi pada distribusi manfaat ekonomi yang timpang.
Fenomena ini menegaskan bahwa indikator kuantitatif berupa jumlah kunjungan belum cukup untuk menilai keberhasilan pariwisata. Keberhasilan sesungguhnya terletak pada sejauh mana pariwisata mampu mengubah kehidupan warga, seperti testimoni seorang perajin batik di Desa Pentingsari yang dapat menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi berkat hasil pariwisata.
Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat tidak dapat dilepaskan dari prinsip keberlanjutan. Erupsi Merapi menjadi pengingat bahwa alam harus dihormati, bukan ditaklukkan. Karena itu, setiap investasi pariwisata di Sleman diwajibkan melalui kajian lingkungan yang ketat.
Selain itu, generasi muda memegang peran vital sebagai motor inovasi. Kehadiran mereka dalam mengelola media sosial desa wisata, mengembangkan ekonomi kreatif, hingga menciptakan platform digital promosi membuktikan bahwa pariwisata berbasis masyarakat memiliki daya adaptasi tinggi terhadap perkembangan zaman.
Keterlibatan Sleman sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) 2025 memperlihatkan bagaimana momentum nasional dapat dimanfaatkan untuk promosi potensi lokal. Dengan mengintegrasikan kegiatan olahraga, sosial, dan budaya, Sleman tidak hanya tampil sebagai lokasi acara, tetapi juga sebagai narasi hidup tentang masyarakat yang berdaya.
Secara konseptual maupun empiris, pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat menawarkan jalan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan dibanding pariwisata massal. Pendekatan ini menegaskan bahwa masyarakat adalah aktor utama, bukan sekadar penonton, dalam pembangunan pariwisata. Dengan mengintegrasikan regulasi, partisipasi warga, kelestarian lingkungan, serta inovasi generasi muda, Sleman berpotensi mengukuhkan dirinya sebagai model praktik pariwisata berbasis masyarakat di tingkat nasional bahkan global.
Dengan demikian, orientasi pembangunan pariwisata di Sleman tidak hanya diarahkan pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga pada pemerataan manfaat, pelestarian tradisi, serta penguatan kohesi sosial. Pada akhirnya, pariwisata berbasis masyarakat bukan sekadar strategi, melainkan pilihan etis untuk menjadikan Sleman sebagai rumah yang terbuka, berdaya, dan berjati diri.***
*Penulis adalah Bupati Sleman Periode 2025 - 2030 - sedang menempuh Program Studi Doktor (S3) Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (DKIK) di Sekolah Pascasarjana UGM.
editor: muh sugiono
