.
Kepala Dispertaru Kabupaten Sleman, Dona Saputra Ginting, saat memberikan keterangan kepada awak media terkait ketentuan pemanfaatan lahan sawah dan Tanah Kas Desa (TKD), di Ruang Rapat Unit 1 Kesbangpol Sleman, Rabu (11/11/2
Patmamedia.com. Sleman – Maraknya praktik penyewaan lahan sawah yang kemudian dimanfaatkan sebagai hunian sewa mendapat perhatian Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Kabupaten Sleman. Pemerintah daerah menegaskan, pemanfaatan lahan harus mengacu pada status kepemilikan dan peruntukan ruang sesuai ketentuan tata ruang yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, Dona Saputra Ginting, ST, MES, M.AP, saat ditemui awak media di Ruang Rapat Unit 1 Kesbangpol Sleman, Rabu (11/11/2026).
Dona menjelaskan, sawah milik perseorangan yang berada di zona kuning diperbolehkan untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan. Sementara itu, pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) untuk kepentingan tersebut tidak diperbolehkan.
"Selama sawah itu milik perseorangan dan berada di zona kuning, diperbolehkan. Yang dilarang adalah Tanah Kas Desa (TKD)," jelas Dona saat menanggapi maraknya penyewaan sawah yang dialihfungsikan menjadi hunian sewa.
Meski demikian, pemanfaatan lahan tidak semata-mata ditentukan oleh status kepemilikan. Kesesuaian kegiatan dengan rencana tata ruang tetap menjadi hal penting yang harus diperhatikan.
Dalam kebijakan penataan ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi acuan untuk menentukan lokasi, peruntukan, jenis kegiatan, serta intensitas pemanfaatan ruang. Karena itu, kepemilikan tanah tidak otomatis memberikan hak untuk menggunakan lahan bagi semua jenis kegiatan.
Dispertaru Sleman juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan investasi dengan perlindungan lahan pertanian produktif serta kelestarian lingkungan.
Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui pengawasan, pembinaan, serta penerapan ketentuan dan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Dengan demikian, masyarakat maupun pelaku usaha perlu memastikan kesesuaian peruntukan lahan sebelum melakukan pembangunan atau memulai kegiatan usaha agar tidak menimbulkan persoalan tata ruang di kemudian hari.(dan)
