.
Kulonprogo (PM) – Pendistribusian barang kebutuhan pokok yang belum merata berdampak terjadi disparitas harga di wilayah Indonesia. Pemerintah menyediakan subsidi pembiayaan sarana transportasi angkutan tetapi daerah belum memanfaatkan maksimal.
Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Pangan, Kementerian Koorinator (Menko) Perekonomian, Muhammad Saifulloh seusai rapat teknis kebijakan pangan di Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kulonprogo, Kamis (28/7).
Terutama untuk pendistribusian barang kebutuhan pokok antar pulau di daerah terpencil, terluar dan di perbatasan. Produk barang kebutuhan pokok secara nasional selama ini mencukupi untuk kebutuhan di dalam negeri.
“Harga barang pokok mahal di daerah tertentu, bukan berarti tidak ada ada. Barang ada, bahkan surplus di daerah lain. Adapun kendalanya, biaya pengangkutan tinggi,” tuturnya.
Selanjutnya Muhammad Saifulloh mengungkapkan tentang Gerai Maritim. Merupakan program pendistribusian barang kebutuhan pokok dan penting menggunakan kapal melalui jalur tol laut yang difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perhubungan (Menhub).
Melalui program tersebut, katanya untuk biaya transportasi angkut kapal ada subsidi dari pemerintah sekitar 50 persen. Ada juga subsidi biaya angkut menggunakan transportasi udara sekitar 100 persen dan subsidi biaya angkutan sarana transportasi darat.
“Tetapi sebagian daerah belum mengetahui ada program Gerai Maritim. Daerah produsen yang surplus produk barang kebutuhan pokok bisa didistribusikan ke daerah lain,” katanya.
Ketahanan Pangan DIY Terbaik
Direktur Pengendalian Rawan Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rachmad Firdaus mengungkapkan DIY termasuk salah satu dari empat provinsi di Indonesia yang memiliki IKP (Indek Ketahanan Pangan) terbaik. Meliputi aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatannya.
Sedangkan empat provinsi lain memiliki IKP terbaik adalah Bali, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Gorontalo. Sedangkan 5 provinsi IKP terendah meliputi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Kepri).
“Faktor utama penyebab daerah rentan rawan pangan karena produksi pangan di wilayah tersebut lebih kecil dibandingkan kebutuhan. Penduduk miskin relatif tinggi,” tutur Rachad Firdaus.
Untuk mencapai ketahanan pangan, katanya Bapanas melaksanakan sejumlah kebijakan dan strategi menciptakan sistem pangan inklusif, tangguh dan berkelanjutan.
Di antaranya memperkuat cadangan pangan, pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di seluruh wilayah, perluasan akses informasi ketersediaan pasokan dan harga pangan. Kemudian penyaluran bahan pangan bergizi di daerah rawan rentan pangan dan peningkatan konsumsi pangan lokal.***
