.
Sri Sultan HB X saat memberikan keterangan kepada media soal Serangan Umum 1 Maret (PM-Renata Dea)
Yogya (PM)-Sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia No 2/2022 pada Kamis (24/2), 1 Maret resmi ditetapkan sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X secara langsung membacakan Keppres tersebut dalam agenda Biwara Pahargyan, di area prasasti atau tetenger Serangan Oemoem 1 Maret (tempat pertemuan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan Jenderal Sudirman, Kompleks Ngejaman, Jalan Rotowijayan, Yogyakarta.
Sultan mengatakan, peristiwa Serangan Umum 1 Maret terjadi semasa ayahanda Sri Sultan Hamengku Buwono IX masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan menyandang pangkat militer Letnan Jenderal.
"Sebagai Menteri Pertahanan, beliau (HB IX), bisa berkomunikasi dengan siapapun baik dari kepolisian maupun militer. Sehingga wajar kalau beliau berkirim surat dengan Jenderal Sudirman,"kata Gubernur DIY, Sri Sultan HB X di depan tetenger serangan umum 1 Maret Kompleks Ngejaman, Jalan Rotowijayan, Selasa (1/2) sore.
Sultan mengungkapkan, peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 sebetulnya , direncanakan lebih awal, tepatnya pada 28 Februari 1949. Namun karena informasinya bocor akhirnya serangan tersebut diundur pada 1 Maret. Meski sempat diundur tapi Serangan Umum 1 Maret tersebut telah menorehkan sejarah besar bagi bangsa Indonesia, karena bisa membuka mata dunia jika Indonesia masih ada dan berdaulat.
"Menurut cerita almarhum (Sri Sultan HB IX) kepada saya, mestinya peristiwa tidak terjadi pada 1 Maret, tapi pada 28 Februari. Tapi karena informasi itu sempat bocor akhirnya diundur pada 1 Maret,"ujar Sultan.
Sultan menyatakan, masyarakat jangan lagi memiliki pandangan bahwa perpindahan sementara Ibukota RI merupakan permintaan Sinuwun HB IX. Melainkan memang merupakan permintaan dari Soekarno yang kala itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
"Saat itu, Perdana Mentri India Nehru yang paling getol membantu Indonesia dan kepada Presiden Soekarno untuk pindah dari Ibukota jika tidak aman. Memikirkan bagaimana jika Belanda masuk dan sebagainya, itu sudah didesain," ungkapnya.
Sultan berharap, adanya Keppres tersebut tidak hanya memberikan nilai lebih bagi Yogya namun juga bisa membangun karakter integritas. Dimana masalah kebersamaan, sifat kejuangan dan kesederhanaan tetap bisa mewarnai bagi masyarakat Yogya untuk memberi sumbangsih sebagai bagian dari Indonesia. "Semoga memberikan manfaat bagi negara dan bangsa,"tambah Ngarsa Dalem. ***s
