.
Kulonprogo (PM) – Bupati Kulonprogo Drs H Sutedjo meminta perangkat daerah berupaya menciptakan terobosan untuk memastikan belanja APBD dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Hal tersebut disampaikannya Koordinasi Pengendalian Pembangunan (Rakordalbang) Triwulan IV Tahun 2021 yang digelar oleh Bappeda Kabupaten Kulonprogo di Aula Adikarto Gedung Kaca, Jumat (28/1/2022).
Sutedjo menuturkan capaian pelaksanaan anggaran bersumber dari APBD sampai dengan bersama dan bisa digunakan sebagai bahan masukan untuk evaluasi, serta perencanaan pembangunan selanjutnya.
"Memperhatikan capaian kinerja sampai akhir Triwulan IV Tahun 2021, kita perlu melakukan refleksi, baik yang sudah sesuai target ataupun yang belum terealisasi. Utamanya terhadap kinerja yang belum sesuai harapan," tutur Sutedjo.
Pelaksanaan APBD 2021 menjadi tahun yang berat untuk dilewati bersama. Menghadapi pandemi Covid-19 perlu mengakomodir perubahan fokus belanja untuk penanganan Covid. Penjabaran APBD diubah sampai sebanyak 7 kali.
"Namun saya mengapresiasi terhadap kerja keras Perangkat Daerah yang sebagian besar lebih dari 90%, berkinerja dengan predikat Sangat Tinggi. Bagi yang masih berkinerja dengan predikat paling rendah maupun Tinggi, terus berupaya meningkatkan kinerja dengan perbaikan pengelolaan manajemen kinerja," kata Sutedjo.
Kepala Bappeda Kabupaten Kulonprogo Triyono SIP MSi dalam paparannya menyatakan Pemkab Kulonprogo mengelola APBD Tahun 2021 dengan pagu anggaran Rp. 1.657.347.485.069,00 untuk melaksanakan 208 program, 514 kegiatan dan 905 yang dilaksanakan 42 OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
"Realisasi kinerja fisik belanja langsung sampai dengan akhir tahun relatif optimal, yakni sebesar 99,72% yang lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 98,67%," terang Triyono.
Menurutnya, capaian serapan anggaran tahun 2021 mencapai 89,92 % masih lebih rendah dibandingkan capaian serapan tahun 2020 yaitu sebesar 94,52%. Kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui tender sampai akhir Triwulan IV dapat tercapai 100% dari seluruh paket.
"Kita perlu melakukan identifikasi lebih mendalam terhadap masing-masing hambatan pelaksanaan, dengan mengoptimalkan sistem pelaporan dari seluruh OPD, seperti masih adanya beberapa sub kegiatan yang tidak selesai akibat faktor eksternal," kata Triyono.
Triyono juga menyampaikan kinerja fisik dan keuangan yang sudah baik tersebut, belum mampu mendorong kinerja makro sesuai target yang ditetapkan. Beberapa indikator kinerja daerah tujuan masih terimbas pandemi Covid-19 terutama di indikator ekonomi makro yang dialami secara nasional dan regional. Antara lain pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, rasio gini dan indek pembangunan manusia yang disebabkan pada indicator pengeluaran perkapita yang menurun.
Untuk pelaksanaan anggaran tahun 2021, sampai dengan triwulan ke 4, DPUPKP (Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Pemukiman) Kulonprogo menjadi OPD dengan kinerja terbaik di lingkup setda, Setwan, Irda, Badan dan Dinas.
Sedangkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinakertrans) dan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), masing-masing menduduki peringkat terbaik kedua dan ketiga, Sedang kategori kantor, kecamatan dan BPBD, kinerja terbaik pertama diraih oleh Kapanewon Nanggulan, kedua oleh Kapanewon Kalibawang kemudian ketiga oleh Kapanewon Wates.***w
