Platinum

Susun RPD Gantikan Berakhirnya RPJM Bupati/Wakil Bupati

Roberto Gusta
31 January 2022
.
Susun RPD Gantikan Berakhirnya RPJM Bupati/Wakil Bupati

Bupati Kulonprogo menyampaikan sambutan di depan Forum Konsultasi RPD 2023 - 2026 di Ruang Adikarta, Pemkab Kulonprogo. (PM-Diskominfo)

Kulonprogo (PM) – Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk menggantikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang segera berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Kulonprogo Drs H Sutedjo – Fajar Gegana pada  22 Mei 2022 mendatang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulonprogo, Triyono menyampaikan hal tersebut saat  menggelar Forum Konsultasi RPD Kuloprogo 2023-2026, di Aula Adikarta Pemkab Kulonprogo, Senin (31/1).

“Selama masa transisi dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kulonprogo di tahun ini, Kulonprogo tidak mempunyai dokumen RPJM. Harus menunggu dari hasil Pilkada serentak 2024,” ujar Triyono.

Program pembangunan, demikian Triyono, harus tetap berjalan. Untuk melaksanakan program tersebut membutuhkan RPJMD sebagai dasar penyusunan RKPD dan APBD. Sesuai intruksi Mendagri nomor 70 tahun 2021, di masa transisi harus menyusun RPD.

“Penyusunan RPD menjadi landasan tujuan, sasaran strategis program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang akan dilaksanakan secara terpadu, harmonis dan berkesinambungan,” jelasnya.

Penyusunan RPD, masih kata Triyono, dilakukan dengan memperhatikan pencapaian RPJMD 2021 dan proyeksi pencapaian di 2022. RPD tersebut bisa menjadi peluang mengejar target RPJMD yang belum tercapai, seperti di sektor pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, rasio gini dan indek pembangunan manusia.

Bupati Kulonprogo Drs H Sutedjo pada kesempatan tersebut menekankan empat program prioritas yang harus ada di RPD 2023 – 2026. Yaitu peningkatan SDM, penguatan daya saing lokal melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan percepatan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

"Mengingat kemampuan keuangan daerah terbatas, seluruh komponen pemangku kepentingan daerah melaksanakan program tersebut secara efektif dan efisien,” pinta Sutedjo.

Menurutnya, masih ada peluang untuk mengoptimalkan dampak PSN (Proyek Strategis Nasional) di Kulonprogo, seperti kehadiran Bandara YIA, KSPN (Kawasan Strategis Pemangunan Nasional) Borobudur, rencana pengembangan kawasan Menoreh, pembangunan JJLS (Jalur Jalan Lintas Selatan) dan rencana pembangunan jalan Tol Kartosura – YIA.

“Yang menjadi tantangan kita, harus sanggup mengoptimalkan peluang tersebut dan menjawab permasalahan-permasalahan untuk mencapai target kinerja di RPD 2023 – 2026,” tambahnya. ***g

Griting

Baca Juga