.
Gubernur Daerah Istimewa Yogykarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X. (PM-ist)
Patmamedia.com (YOGYAKARTA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan tema Penanggulangan Kemisikinan, serta isu strategis berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan kualitas sdm. Evaluasi SAKIP ini diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan, stunting, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogykarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X saat Evaluasi Sakip di Grand Mercure Hotel Yogyakarta, Rabu (14/8/2024).
Sri Sultan mengatakan tema dan isu strategis tersebut berkesinambungan dengan isu strategis pembangunan daerah yang telah tercantum dalam RPJMD DIY tahun 2022 - 2027.
Merespon isu srtrategis tersebut, DIY berupaya kolaboratif lintas sektor, aktor, dan kewilayahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Upaya tersebut antara lain dengan inisiasi Reformasi Kalurahan (R-Kal), Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU), dan Warung Lanjut Usia Yogyakarta (Waluyo) serta fasilitasi pemanfaatan tanah kalurahan untuk masyarakat miskin dan pengangguran,” kata Sri Sultan.
Sri Sultan juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PANRB yang telah memfasilitasi, evaluasi, dan apresiasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas reformasi birokrasi.
“Dengan predikat dari hasil evaluasi SAKIP yang telah diperoleh DIY publik mengharapkan manfaat yang lebih luas untuk kehidupan dan penghidupan masyarakat sebagai wujud akuntabilitas di ranah public,” kata Sri Sultan.
Sri Sultan menambahkan hal tersebut data tercapai jika masyarakat DIY dan pemerintah memelihara rasa kepercayaan, merawat demokrasi, dan partisipasi publik meningkatkan efektifitas, efisiensi tata kelola pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang responsif, dan senantiasa berupaya mencegah terjadinya korupsi secara berkelanjutan.
Sedangkan Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi, Agus Uji Hantara mengatakan bahwa Evaluasi Sakip akan berdampak ke pembangunan nasional.
“Diperlukan upaya kolaboratif antar opd di pemerintahan ketika kita bicara capaian pembangunan,” kata Agus.
Hasil Evaluasi SAKIP ini, lanjut Agus, akan menjadi dashboard atau dasar rencana pengembangan pembangunan yang akan direncanakan untuk tahin 2025 - 2045.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Susmiarto, menambahkan bahwa Evaluasi SAKIP ini sebagai tolak ukur keberhasilan visi misi pepala daerah, penyelenggaraan pemerintahan, dan acuan kepercayaan masyarakat.
“Masyarakat damat memantau langsung kinerja pemerintah melalui indeks kepuasan masyarakat yang dipublikasi setiap tahunnya baik di level kebupaten/kota maupun OPD,” kata Susmiarto.***
